Agung menambahkan, dalam penanganan perkara kasus korupsi Jiwasraya, BPK mengapresiasi Kejagung sebagai aparat penegak hukum yang cepat mengungkap masalah korupsi pengelolaan dana investasi tersebut.
Agus’s confirmation because of the protection commission will probably be rubber stamped within a House plenary Assembly subsequent 7 days. And when the President installs him, he will exchange outgoing commander Adm. Yudo Margono, who will retire later on this month.
Pencapaian-pencapaian ini tidak hanya mencerminkan kapasitas Agus dalam bidang audit dan pengelolaan keuangan, tetapi juga kemampuannya untuk berkontribusi secara signifikan di panggung internasional.
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
Diduga, dengan nilai kerugian yang sangat besar, pihak yang terlibat dalam kasus korupsi itu jauh lebih banyak. Agung juga menyebut bahwa hasil audit investigasi BPK itu akan diserahkan kepada tim penyidik Kejakgung secara berseri.
Ia berperan dalam meletakkan fondasi kelembagaan Komisi Informasi, standar layanan informasi, desain pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik serta penjelasan substansi sejumlah aspek dalam keterbukaan informasi.
korupsi keuangan investasi pengelolaan asuransi perusahaan jiwasraya Badan Pemeriksa Keuangan dana kejaksaan agung utama aktual korupsi jiwasraya
The BPK Vice Chairman gave inputs on the value of prioritizing selections in handling The existing financial condition click here confronted with the UN as affected from the pandemic and the necessity to raise coordination among the oversight agencies under the UN to improve accountability and governance.
”Jadi tidak betul kalau kasus korupsi Jiwasraya itu hanya kerugian korporasi dan bukan kerugian negara,” ujar Agung.
Menurut Pramono, Jakarta dalam lima tahun ke depan bisa memasuki daftar 50 besar kota worldwide di dunia. Politikus PDI Perjuangan ini mengaku sudah mengkaji ihwal kemungkinan janji tersebut direalisasikan.
Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat.
Namun, ditengah krisis tersebut, AHY mampu keluar dan berhasil mempertahankan kedaulatan Partai Demokrat dengan menjaga soliditas internal dan kecepatan serta ketepatan dalam mengambil langkah dan keputusan.[28]
IDI produces Global Public Merchandise on several different subject areas related on the operate of SAIs. These publications observe a rigid protocol of good quality assurance and so are freely available to all.